PERATURAN PENYELENGGARAAN DESA

DOWNLOAD PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005TENTANG DESA Klik di sini

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Klik di Sini
   

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN KLIK DISINI
   

4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKANDANMEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.KLIK DISINI
   

5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA, KLIK SINI
   

6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA. KLIK DISINI
   

7. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA. KLIK DISINI

8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA. KLIK DISINI

9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. KLIK DISINI
   

10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN. KLIK DISINI
    

11. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN. KLIK DI SINI
    

12. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM: PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. KLIK DISINI

13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. KLIK DISINI

14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG KERJASAMA DESA. KLIK DISINI

15. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007  TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA. KLIK DISINI

16. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. KLIK DISINI
    

17. PERATURAN MENTERI  DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  PEDOMAN TATACARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. KLIK DISINI

18. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA. KLIK DISINI

19. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. KLIK DISINI

20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN. KLIK DISINI
    

21. LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN. KLIK DISNI

22. LAMPIRAN 1.2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN. KLIK DISINI

23. LAMPIRAN 1.3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN. KLIK DISINI

sumber

Monografi Desa/Kelurahan

Bagi yang mencari dasar penyusunan Monografi Desa dan Kelurahan, kami share aturan terbaru yaitu Permendagri No 13 Tahun 2012.
PERMENDAGRI NO13 THN 2012
1. LAMPIRAN
2. LAMPIRAN
3. LAMPIRAN
4. LAMPIRAN

Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam mempermudah pengelolaan data dan mengetahui perkembangan di desa dan kelurahan.

Tahun Ini Purworejo Tak Terima CPNS Baru

Pemerintah Kabupaten Purworejo rencananya tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dari jalur umum. Meskipun ada penerimaan CPNS, namun khusus diperuntukkan bagi tenaga honorer yang masih tersisa.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Sigit Budi Mulyanto MM, pada tarawih silaturahim (tarhim) di Desa Suren Kecamatan Kutoarjo. Pada acara tersebut, hadir Wakil Ketua DPRD RM Abdullah, Kepala Disnakertransos Gentong Sumharjono SSos MM, serta sejumlah kepala SKPD dan BUMN/BUMD.

Lebih lanjut Sigit Budi Mulyanto mengungkapkan, saat ini masih  cukup banyak tenaga honorer  baik kategori 1 (K1) maupun kategori 2 (K2). Sehingga pemkab berupaya untuk menyelesaikan seleksi tenaga honorer terlebih dahulu.
“Barangkali ada putra putri panjenengan yang bertanya, maka saya informasikan bahwa untuk tahun ini Pemkab Purworejo tidak ada penerimaan CPNS baru. Jadi kalau ada yang menjanjikan bisa diterima jadi CPNS, jangan mudah percaya,” katanya.
Pada bagian lain, ia juga menyinggung mengenai pelaksanaan lima hari kerja. Ia menjamin pelaksanaan lima hari kerja tidak akan mengurangi pelayanan publik. Karena jam kerjanya tetap 37,5 jam perminggu, sama dengan enam hari kerja.
“Jam kerja ini justru menguntungkan bagi bapak ibu yang harus bekerja sampai siang hari, karena pulang kerja masih ada waktu untuk minta pelayanan,” ungkapnya.

sumber